Berita Edukasi, 1 September 2013

1 ) Alokasi Beasiswa dari Pemerintah, Paling Banyak ke Jepang
http://edukasi.kompas.com/read/2013/09/01/1254204/Alokasi.Beasiswa.dari.Pemerintah.Paling.Banyak.ke.Jepang

Minggu, 1 September 2013 | 12:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Para mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang mendominasi fasilitas beasiswa dari pemerintah Indonesia dalam lima tahun terakhir. Sejak tahun 2008 hingga 2013 tercatat sekitar 800 orang mahasiswa Indonesia memperoleh beasiswa untuk belajar di Negeri Sakura itu. “Dari 3.760 orang total penerima beasiswa asal Indonesia di yang tersebar di seluruh dunia, sekitar 800 orang di antaranya studi di Jepang. Jumlah itu terbesar di antara mahasiswa penerima beasiswa Indonesia di berbagai negara,” ujar Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) RI di Jepang Iqbal Djawad saat memberikan materi pada Seminar Internasional III Six Universities Initiative Japan Indonesia (SUIJI) di Kochi University, Jepang, Kamis (29/8/2013) lalu.

…dst

2 ) Nuh Klaim Kementeriannya Tak Lagi Terima Dana DAK
http://www.tempo.co/read/news/2013/08/31/079509115/Nuh-Klaim-Kementeriannya-Tak-Lagi-Terima-Dana-DAK

Sabtu, 31 Agustus 2013 | 20:57 WIB
TEMPO.CO, Bandung-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Mendikbud) Muhammad Nuh mengatakan, kementerian pendidikan tidak menerima Dana Anggaran Khusus (DAK) Sektor Pendidikan. “Dana DAK itu dari menteri keuangan langsung ke daerah-daerah, nggak mampir dulu ke saya,” kata M Nuh usai acara peluncuran Universitas Telkom, di Jalan Terusan Buah Batu, Bandung. Sabtu, 31 Agustus 2013.Sebelumnya hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan pengoperasian Dana Anggaran Khusus (DAK) Sektor Pendidikan merupakan lahan empuk bagi para koruptor. Hasil itu merupakan kajian ICW dalam satu dasawarsa pemberantasan korupsi sektor pendidikan pada 2003-2013. Data ICW meunjukkan penyelewengan dana pada pengoperasian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengadaan infrastruktur sekolah/madrasah.Menurut Nuh, pemerintah mendorong mekanisme pengawasan di Kabupaten dan Kota penerima DAK. Kerugian yang muncul akibat lalainya pengawasan pemerintah, menembus angka Rp 265,1 miliar.

…dst

3 ) Rektor IPB: Tak Mudah Dapatkan Dukungan Bagi Pertanian
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/13/09/01/msfol2-rektor-ipb-tak-mudah-dapatkan-dukungan-bagi-pertanian

Minggu, 01 September 2013, 13:27 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Kelangkaan bahan pangan belakangan ini dinilai Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc, merupakan efek dari kurang mendukungnya kebijakan pada bidang Pertanian. “Tidak mudah meneriakkan kata-kata pertanian agar dapat dukungan,” ungkap Herry dalam upacara Dies Natalis IPB ke 50 di Gymansium Kampus IPB, Dramaga, Ahad (1/9). Padahal, jika pertanian menjadi arus utama pembangunan, tak hanya kelangkaan pangan yang dapat dicegah, tapi juga akan mendorong bioenergi, pembangunan ekonomi daerah, lapangan kerja, dan terpeliharanya lingkungan hidup. Di ulangtahun ke-50, IPB ingin pertanian menjadi arus utama dalam pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, Herry meyakinkan para penggiat pertanian untuk tidak terpengaruh dengan pandangan orang yang merendahkan. Ia mengajak para penggiat pertanian untuk menunjukkan pertanian bisa jadi solusi, menjanjikan serta mensejahterakan. IPB mencoba membuktikan diri dengan sekitar 600 inovasi yang diakui Kemeterian Riset dan Teknologi dalam enam tahun terkahir.

…dst

4 ) Bidik TKI, Unibraw Buka Kelas Jauh di Hongkong
http://www.tempo.co/read/news/2013/09/01/079509133/Bidik-TKI-Unibraw-Buka-Kelas-Jauh-di-Hongkong

Minggu, 01 September 2013 | 03:00 WIB
TEMPO.CO, Malang–Universitas Brawijaya Malang menjajaki untuk membuka kuliah kelas jauh di Taiwan. Mengingat sebanyak 100 ribuan buruh migran Indonesia yang bekerja di Taiwan. Mereka membutuhkan sarana belajar dan sertifikat yang memadai. “Sasarannya para TKI untuk menjadi mahasiswa kami,” kata Rektor Universitas Brawijaya Malang, Yogi Sugito, Sabtu 31 Agustus 2013.Tujuannya, untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan para TKI di luar negeri. Selain itu, juga menjadi modal bagi mereka mengembangkan usaha atau bekerja kembali di tanah air. Model pembelajarannya menggunakan teknologi internet. “Dosen bisa mengajar dengan teleconference.” Sedangkan saat ujian, dosen bersangkutan langsung menguji para mahasiswa tersebut. Perkuliahan dilangsungkan selama dua hari pada akhir pekan. Pendidikan selama tiga tahun atau diploma tiga. Sehingga disela bekerja, para buruh migran bisa kuliah jarak jauh.

…dst

5 ) Pemerintah Geber Penegerian Trisakti
http://kampus.okezone.com/read/2013/08/31/373/858731/pemerintah-geber-penegerian-trisakti

Minggu, 01 September 2013 12:16 wib
JAKARTA – Pemerintah terus menggeber status penegerian kampus Universitas Trisakti. Sampai saat ini, proses demi proses terus ditempuh untuk mengamankan kampus yang notabene sebagai aset negara tersebut. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemendikbud) Haryono Umar mengatakan, hingga saat ini berkas-berkas yang menjadi kelengkapan administrasi menuju status penegerian, terus dilakukan. “Termasuk di dalamnya berkas-berkas hukumnya dari Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai lembaga yang menerima penyerahan aset dari pihak Trisakti,” ungkapnya, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (1/9/2013). Namun, Haryono membantah kalau pemerintah dianggap acuh tak acuh menangani masalah tersebut. “Kami (Pemerintah) bukannya tidak peduli, tapi sebelumnya pengelolaan kampus ini menjadi tanggung jawab pihak swasta. Namun, setelah diserahkan kembali kepada pihak pemerintah, baru lah kami melakukan proses-proses untuk penegerian,” ungkapnya.

Baca juga  Berita Edukasi, 7 September 2013

…dst

6 ) Kemendikbud Gelar Konvensi UN Bulan September
http://kampus.okezone.com/read/2013/08/31/560/858810/kemendikbud-gelar-konvensi-un-bulan-september

Sabtu, 31 Agustus 2013 22:53 wib
BANDUNG – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikud), Muhammad Nuh, menyatakan bulan September nanti akan menggelar konvensi ujian nasional (UN). Dalam konvensi itu akan ditentukan keberlanjutan UN karena selama ini selalu ada pro dan kontra dalam pelaksanaannya. “Insya Allah kalau enggak tanggal 25 atau 26 september,” kata Nuh di Telkom University, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (31/8/2013).Rencananya, kata dia, konvensi UN akan digelar di Jakarta meski belum dipastikan tempatnya. Dia pun berharap semua pihak terkait akan hadirk dalam konvensi. “Semua kita undang, seluruh elemen kita undang, tapi enggak sampai 1.000 orang juga, ada batasan,” jelasnya.Disinggung soal hasil investigasi UN yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nuh mengaku sudah mengantonginya.Awalnya, hasil investigasi UN akan disampaikan pada Jumat kemarin. Namun, ada halangan sehingga hasil investigasi tidak jadi diumumkan. “Baru minggu depan (hasil investigasi diumumkan). Tapi yang jelas hasilnya sudah ada,” tandasnya.

…dst

7 ) Peringkat LIPI di Webomatrics Turun
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/13/09/01/msffo0-peringkat-lipi-di-webomatrics-turun

Minggu, 01 September 2013, 10:14 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peringkat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) versi Webomatrics, pada 2013 mengalami penurunan. Pada Januari 2013, LIPI berada di urutan 56. Namun, pada Juli 2013 turun menjadi peringkat 107 untuk kategori lembaga riset.”Penurunan ini, tidak berarti kinerja kami menurun. Tapi, disebabkan oleh banyaknya lembaga riset lain yang mulai masuk perhitungan Webomatrics,” ujar Kepala LIPI, Lukman Hakim, kepada wartawan belum lama ini. Menurut Lukman, lembaga riset yang mulai masuk dalam perhitungan Webomatrics terutama berasal dari Jepang. Lembaga tersebut, menempati posisi 100 besar dunia. Di sisi lain, kata dia, peringkat Webomatrics ini semakin diperhitungkan oleh banyak kalangan. Sehingga, banyak lembaga riset yang berlomba-lomba berusaha masuk ke dalamnya.Walaupun posisi di Webomatrics turun, menurut Lukman, di tingkat Indonesia dan kawasan ASEAN, posisi LIPI saat ini masih termasuk yang terbaik. ”Kami akan berusaha menaikkan kembali peringkat tersebut. Saya yakin, dalam waktu tidak terlalu lama, bisa meningkatkan kembali peringkat LIPI,” katanya.

…dst

8 ) Ini Alamat Pengaduan Masyarakat atas Seleksi CPNS 2013
http://www.kopertis12.or.id/2013/09/01/ini-alamat-pengaduan-masyarakat-atas-seleksi-cpns-2013.html

***

9 ) Kemen PAN-RB Jamin Tes CPNS Serentak
http://www.jpnn.com/read/2013/09/01/188722/Kemen-PAN-RB-Jamin-Tes-CPNS-Serentak-

Minggu, 01 September 2013 , 05:00:00
JAKARTA – Persipan tes penerimanaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah semakin matang. Soal-soal telah mulai dicetak pada Senin (26/8) lalu. Hal tersebut membuat Kemen PAN-RB percaya diri atas penyelenggaraan tes CPNS tahun ini akan serentak. Kepala Biro Hukum dan Humas Kemen PAN-RB M. Imanuddin menyampaikan bahwa meskipun demikian, hingga kini persiapan masih terus dilakukan guna melengakapi hal-hal yang masih kurang. Dengan kesiapan yang telah dilakukan, pihaknya menjamin tes tulis akan dapat dilakukan serentak oleh tiap instansi kementerian/ lembaga dengan telah mulai dicetaknya soal-soal tersebut. “Senin kemarin seluruh instansi kementerian sudah mulai mencetak soal-soal yang telah diserahkan,” ujar Iman di sela-sela pengawasan simulasi penggunaan sisteam CAT. Untuk pertama kalinya sistem computer assisted test (CAT) disimulasikan kepada masyarakat, Sabtu (31/8). Antusiasme masyarakat terlihat begitu besar, hingga Sabtu siang peserta yang telah mengikuti sismulasi tersebut sebanyak 7285.Simulasi sendiri mulai dilakukan pada hari Jum’at dalam acara job fair di Balai Kartini. Dalam simulasi tersebut, para peserta diberikan nomor tes yang kemudian digunakan untuk memulai simulasi soal di komputer yang telah disediakan. Sekitar 20 soal yang harus dikerjakan dalam simulais tersebut dan hasilnya dapat langsung diketahui dengan menyerahkan nomor peserta kepada panitia.

…dst

10 ) Formasi Belum Keluar, Kemungkinan Pendaftaran CPNS Pemprov DKI Jakarta Mulai Senin
http://www.setkab.go.id/berita-10064

Minggu, 01 September 2013
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kemungkinan baru akan membuka pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai Senin (2/9), bukan Minggu (1/9) ini. Hal ini karena usulan formasi Pemprov DKI Jakarta sebanyak 1.515 calon, belum keluar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Diperkirakan formasi itu baru keluar pada Senin (2/9) besok. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga sebagaimana dikutip kompas.com mengatakan, formasi yang diusulkan oleh Pemprov DKI itu sebanyak 1.515 calon potensial yang akan diterima. Ribuan posisi itu terdiri atas 25 persen tenaga pendidik, 35 persen tenaga kesehatan, dan 45 persen tenaga teknis (teknis, tata kota, planologi, arsitektur), dan umum (ekonomi, administrasi umum, sosial, politik, dan budaya). Namun formasi yang diusulkan oleh Kemenpan dan RB adalah 20, 30, dan 50 persen.

Baca juga  Berita Edukasi, 19 September 2013

…dst

11 ) Biaya Seleksi CPNS Rp 30 Juta Per Orang
http://www.jpnn.com/read/2013/09/01/188738/Biaya-Seleksi-CPNS-Rp-30-Juta-Per-Orang-

Minggu, 01 September 2013 , 10:01:00
JAKARTA – Mulai hari ini ratusan instansi pemerintah di pusat dan daerah secara serentak membuka pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tenaga honorer dan pendaftar umum. Seleksi tersebut akan memperebutkan 65 ribu kursi CPNS. Ada 105 pemerintah daerah (pemda) yang tidak diizinkan membuka pendaftaran CPNS karena kelebihan pegawai. Asisten Deputi Perencanaan Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Arizal mengungkapkan, masih ada beberapa pemda yang ngotot mengajukan izin merekrut CPNS. Padahal, daerah tersebut sudah kelebihan pegawai. “Kalau belanja rutin sudah lebih dari 50 persen, tidak diizinkan. Sebab, APBD mereka sudah terlalu banyak untuk membiayai birokrasi. Sedikit sekali yang untuk belanja publik, apalagi pembangunan fisik. Tahun ini ada daerah yang belanja rutinnya sudah 67 persen, masih mengajukan CPNS” terang Arizal di Jakarta, Sabtu (31/8). Dengan jumlah lowongan 25 ribu CPNS di tingkat pusat dan 40 ribu CPNS daerah, seleksi tahun ini diprediksi diikuti 1,3 juta orang. Kemenpan-RB menjanjikan seleksi CPNS tahun ini akan lebih fair karena kepala daerah sama sekali tidak bisa mengutak-atik hasil seleksi tertulis yang disetor konsorsium sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN).

…dst

12 ) Soal ujian CPNS rentan bocor
http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/01/15/778022/soal-ujian-cpns-rentan-bocor

Minggu, 1 September 2013 ? 19:32 WIB
Sindonews.com – Anggota Konsorsium lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) Siti Juliantari Rachman menilai, soal ujian calon pegawai negeri sipil (CPNS) rentan bocor. Pasalnya, jarak waktu penerimaan soal dengan pelaksanaan ujian cukup lama.”Soal dikirim pada minggu ketiga di bulan Oktober sampai 24 Oktober. Pelaksanaan 3 November untuk K2 (kategori 2) dan umum,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2013). Karena itu, untuk mengantisipasi bocornya soal ujian CPNS, ia pun mendesak panitia seleksi nasional (Panselnas) perekrutan CPNS agar segera menerbitkan standar operasional prosedur (SOP). “Kami minta SOP segera dibentuk Itu kenapa penting, karena nantinya pemantau juga bisa lihat ketika soal ujian masuk ruangan. Soal-soal itu dipastikan masih tersegel,” tegasnya.”Makanya ini yang ditakutin, UN (ujian nasional) saja masih bisa bocor. Apalagi ini yang diendapkan dahulu,” sambung wanita yang akrab disapa Tari itu.

…dst

13 ) Ini sembilan titik rawan penyelewengan seleksi CPNS
http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/01/15/777971/ini-sembilan-titik-rawan-penyelewengan-seleksi-cpns

Minggu, 1 September 2013 ? 16:15 WIB
Sindonews.com – Konsorsium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Seleksi CPNS (KLPC) merilis, ada 9 titik rawan penyelewengan pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013 yang diadakan pemerintah. Beriku 9 titik rawan penyelewengan seleksi CPNS;
1. Pelamar tidak memenuhi kriteria sebagai honorer K2. Sebagaimana diketahui, peserta honorer K2 merupakan pegawai honorer yang bekerja pada instansi pemerintah pusat, dan daerah yang telah bekerja minimal satu tahun sebelum 31 Desember 2005. Pegawai honorer yang bekerja setelah batas waktu tersebut tidak dapat dimasukkan pada peserta honorer K2. Uji publik atas data ini masih belum diketahui hasilnya dengan baik.

…dst

14 ) Pelaku penyelewengan CPNS bisa dipidana
http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/01/15/777998/pelaku-penyelewengan-cpns-bisa-dipidana

Minggu, 1 September 2013 ? 18:02 WIB
Sindonews.com – Anggota Konsorsium LSM Pemantau Seleksi CPNS (KLCP) Febri Hendri mengatakan, dari laporan dugaan pelanggaran yang masuk, maka mereka langsung melakukan investigasi mendalam untuk membuktikan laporan tersebut. “Misal, kalau memang ada suap menyuap dalam laporan, kami aktif investigasi. Kalau terbukti akan kami laporkan sebagai tindak pidana,” tegasnya dalam konferensi persnya di Kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2013). Febri juga menyampaikan untuk saat ini KLPC memiliki enam tim pengawas yang berada di sejumlah daerah, namun jumlah ini masih akan bertambah.

…dst

15 ) Undang-undang Baru Atur Migrasi PNS ke Kota Besar
http://nasional.kompas.com/read/2013/09/01/0800259/Undang-undang.Baru.Atur.Migrasi.PNS.ke.Kota.Besar

Baca juga  Berita Edukasi, 12 Juni 2014

Minggu, 1 September 2013 | 08:00 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah menggodok rancangan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). “Dalam UU itu, birokrasi itu oleh PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” kata Asisten Deputi Perencanaan Bidang SDM Kemenpan-RB, A.Rizal, saat ditemui di Kompas Karier Fair (KKF) 2013, di Balai Kartini, di Jakarta, Sabtu (31/8/2013). Rizal mengungkapkan rancangan undang-undang ini diharapkan dapat menekan migrasi PNS ke kota-kota besar. Dia memberi contoh untuk PPPK nantinya akan ada aturan renumerasi yang lebih layak. Sehingga bisa menekan hasrat mereka untuk meningalkan daerah terpencil.

…dst

16 ) Calon PNS Sering Gagal Jawab Soal Wawasan Kebangsaan
http://nasional.kompas.com/read/2013/08/31/2034435/Calon.PNS.Sering.Gagal.Jawab.Soal.Wawasan.Kebangsaan.

Sabtu, 31 Agustus 2013 | 20:34 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Bagi para peserta tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), persiapkan diri Anda dengan baik saat mengikuti tes kemampuan dasar (TKD), khususnya soal wawasan kebangsaan. Menurut Asisten Deputi Perencanaan Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi A Rizal, soal bagian ini sering menjadi titik gagal para peserta. Bahkan, mereka yang sudah bergelar doktor sekali pun. Rizal mengungkapkan, hal itu pernah terjadi pada 15 orang peserta yang mengikuti seleksi untuk formasi doktor di salah satu PTN di Bandung. Mereka terpaksa tak mengikuti proses selanjutnya karena gagal dalam TKD yang meliputi wawasan kebangsaan, intelegensi umum, serta karakteristik pribadi.”Bangsa ini kan enggak mau kalau wawasan kebangsaan (aparatnya) diragukan. Perlu orang berintegritas,” kata Rizal, saat ditemui di Kompas Karier Fair (KKF) 2013, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu (31/8/2013).

…dst

17 ) 105 Instansi di Daerah Tak Diizinkan Tambah PNS karena Boros
http://nasional.kompas.com/read/2013/08/31/1737357/105.Instansi.di.Daerah.Tak.Diizinkan.Tambah.PNS.karena.Boros

Sabtu, 31 Agustus 2013 | 17:37 WIB
AKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tak mengizinkan 105 instansi pemerintah daerah (Pemda) untuk menambah pegawainya. Asisten Deputi Perencanaan Bidang SDM Kemenpan-RB A Rizal mengatakan, izin tak diberikan karena biaya belanja pegawai melebihi 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Ada formula kami (Kemenpan-RB) kalau belanja pegawai lewat 50 persen enggak dikasih sama Pak Menteri. Ada yang belanja lebih dari 67 persen. Artinya apa? APBD mereka sudah terlalu banyak untuk birokrasi. Mana yang untuk publik, mana yang untuk pembangunan?” kata Rizal, saat ditemui di Kompas Karier Fair (KKF) 2013, di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (31/8/2013).

…dst

18 ) Tabel Referensi Pelaksanaan CPNS 2013
http://www.bkn.go.id/in/tabel-referensi-pelaksanaan-cpns-2013.html

***

19 ) Anies Baswedan: Kualitas Manusia Kita Mengerikan
http://nasional.kompas.com/read/2013/08/31/1808585/Anies.Baswedan.Kualitas.Manusia.Kita.Mengerikan

Sabtu, 31 Agustus 2013 | 18:08 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan mengkritik fokus pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah hanya pada infrastruktur. Seharusnya, menurut Anies, fokus kerja terletak kepada peningkatan kualitas manusia Indonesia. “Kualitas manusia kita mengerikan, betul. Bukan hanya Indonesia, tapi juga negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam),” kata Anies dalam pidato di acara Syawalan Alumni HMI-MPO di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (31/8/2013). Anies, yang menjadi peserta Konvensi Capres Demokrat ini, mengatakan, Gross Domestic Product (GDP) 57 negara OKI jika digabungkan hanya 79 persen negara Jepang. Padahal, negara-negara anggota OKI berlimpah sumber daya alam seperti Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Iran, Irak, Libia. Jepang tak punya SDA, hanya memiliki manusia.

…dst

20 ) Menakertrans: Upah Minimum Provinsi Maksimum Naik 10 Persen
http://www.setkab.go.id/berita-10053-menakertrans-upah-minimum-provinsi-maksimum-naik-10-persen.html

Jumat, 30 Agustus 2013 – 14:28 WIB
Terkait dengan diluncurkannya 4 (empat) paket kebijakan ekonomi sebagai respon atau perkembangan ekonomi dunia, pemerintah akan membatasi kenaikan maksimal Upah Minimun Provinsi (UMP) agar besarannya tidak berlebihan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, secara umum kenaikan UMP nantinya akan didasarkan inflasi plus. Sedangkan besaran “plus” secara umum untuk semua industri dibatasi maksimalnya 10 persen. Khusus industri padat karya dan usaha menengah, maksimal 5 persen. “Kalau inflasi 9 persen berarti maksimal (kenaikan UMP,-red) 19 persen, itu untuk industri pada umumnya,” ujar Muhaimin usai rakor kebijakan upah minimum di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/8). Menurut Menakertrans dalam melakukan survei untuk menetapkan UMP, pemerintah akan melibatkan Badan Pusat Statistik Muhaimin agar hasilnya objektif. Dengan begitu, BPS akan dilibatkan dalam survei-survei yang dilakukan dewan pengupahan di daerah.

…dst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *